JAKARTA – Jarakpantau.com – Kepala Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof John Pieris mengatakan penguasaan Afganistan oleh kelompok Taliban bisa memicu gerakan terorisme semakin meluas. Butuh banyak pendekatan untuk meredamnya.
“Gerakan terorisme yang sudah ada selama ini akan semakin leluasa untuk mengekspansi wilayah-wilayah yang menjadi target sasaran dan perlawanan mereka secara global. Khususnya di negara-negara Timur Tengah,” ujar John Pieris melalui keterangan tertulis yang diterima Selasa, 24 Agustus 2021
Pernyataan John itu mengemuka dalam webinar bertema Menangkal Terorisme Global yang diselenggrakan Program Studi Doktor Hukum, Program Pascasarjana UKI, Senin, 23 Agustus 2021. John mengatakan, dalam upaya membendung dan meredam pengaruh terorisme serta gerakan-gerakan yang dihasilkannya, pendekatan yang dilakukan harus dua sekaligus.
“Bersifat keras (hard power) saja tidak akan efektif, sehingga diperlukan juga pendekatan yang lebih lunak (soft power),” kata dia.
Jhon mengatakan negara dan penyelenggara negara, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum, perlu bersinergi dengan masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, kemampuan aktor-aktor non-negara (non-state actors) harus dimanfaatkan dalam bentuk keterlibatan dalam masalah keamanan nasional.
Pembicara lain, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Irjen Pol Reynhard Silitonga, membahas mengenai pembinaan narapidana terorisme di lapas. Pemerintah berupaya agar narapidana terorisme bisa memperbaiki diri dan tak mengulangi kegiatannya.
Beberapa langkah yang dilakukan Dirjen Pemasyarakatan adalah mengevaluasi secara berkala program pembinaan. Lalu, memutakhirkan secara berkala data narapidana terorisme. Termasuk profiling, hasil asesmen, dan program pembinaan.
Direktur Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen Pol Richard M Nainggolan mengingatkan program sosialisasi harus dibarengi dengan gerakan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, jiwa gotong royong harus kembali ditanamkan dan diaplikasikan oleh segenap komponen bangsa.
“Segenap warga negara Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kesehariannya melalui kegiatan sosialisasi, internalisasi, dan implementasi yang diinisiasi oleh Pemerintah,” tuturnya.
Webinar turut dihadiri oleh Rektor UKI Dr Dhaniswara K Harjono; Direktur Program Pascasarjana UKI Dr Bintang R Simbolon; dan dosen Prodi Doktor Hukum UKI Dr Mompang Panggabean.(*)
